Belanja Kasur RSUD Luput Perhatian Pemkab

Belanja Kasur RSUD Luput Perhatian Pemkab

KARAWANG, Rumah Sakit Umum Daerah Karawang (RSUD) akan menambah sebanyak 150 tempat tidur untuk perawatan masyarakat, penambahan kasur itu didanai APDB Provinsi Jawa Barat.

"Kasur itu kami siapkan untuk masyarakat Karawang yang membutuhkan pertolongan medis," ujar Humas RSUD Karawang, Ruhimin, di acara reses anggota DPRD Provinsi Jawa BaratDeden Darmansah, di Aula Husni Hamid Pemkab Karawang, Jumat (2/8/2013) sore.

Pada kondisi normal, kata dia, jumlah tempat tidur yang akan dipersiapakan itu sudah mulai masuk lelang sebelum tutup tahun 2013 ini.

"Jadi sudah kita serahkan ke Cipta Karya. Mudah-mudahan bisa terealisasi pada tahun ini," katanya.

Menurut dia, dalam materinya penambahan kasur akan memaksimalkan pelayanan pihak RSUD kepada masyarakat. Termasuk, memudahkan tim medis terdiri dokter, perawat untuk mengoptimalkan pelayanan.

Mengomentari itu, Deden Darmansah mengaku, dia miris mengetahui soal alokasi belanja langsung untuk masyarakat karawang dalam pelayanan kesehatan tidak teranggarkan dalam APBD II.

"Prihatin juga soal belanja langsung untuk pelayanan kesehatan luput dari belanja APBD Karawang. Alhamdulilah, pihak provinsi bisa mengakomodir pengadaan tersebut," katanya.

 

sumber : http://www.karawangnews.com/2013/08/belanja-kasur-rsud-luput-perhatian.html

Warga Miskin Terlunta Yankes di RSUD

Warga Miskin Terlunta Yankes di RSUD

KARAWANG, Akibat tidak bisa menyanggupi pelunasan uang sebesar Rp 24 juta untuk pengobatan tulang keropos, seorang warga Desa Puspasari Kecamatan Pedes tak bisa mendapatkan pelayanan kesehatan, termasuk jaminan pembiayaan dari Dinas Kesehatan Karawang pun tidak berlaku baginya untuk mendapatkan pelayanan medis itu.

Demikian terungkap dalam Reses II Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Deden Darmansah, di Aula Husni Hamid Pemkab Karawang bersama TKSK dan PSM se-Kabupaten Karawang, Jumat (2/8/2013) sore. Pengurus PMS desa setempat, Amo, menceritakan itu dalam kesempatannya dihadapan audiens reses.

"Akhirnya batal dioperasi, karena dokter fungsional ortopedi di RSUD Karawang, 'keukeuh' harus melunasi terlebih dulu untuk pembiayaan operasi tulang itu sebesar Rp 24 juta, sekarang pasien dari kampung saya itu berobat jalan ke Hasan Sadikin," katanya.

Daikui Amo, harusnya Dinas Kesehatan Karawang sudah memenuhi pelayanan kesehatan dengan bantuan Deden Darmansah yang sudah melampirkan surat jaminan pembiayaan untuk melakukan operasi terhadap pasien.

"Sayangnya, meski kepala dinkes sudah mengamini bantuan dengan surat ini, tetapi dokter di RSUD lagi-lagi menginginkan pembayarannya lunas untuk belanja 'pen tulang' pasien, padahal dari dokter pelayanan RSUD sendiri sudah sanggup menolong pasien," sebut Amo.

Mengomentari itu, Deden Darmansah mengatakan, meski regulasi jaminan kesehatan sudah disiapkan oleh pemerintah, rupanya dalam realiasasi tidak semudah yang dibayangkan karena kerap saja ada hambatan atau kendala.

"Pada kasus ini, sebenarnya jaminan pembiayaan untuk pasien sudah ok dan siap diklaim pembayarannya. Hemat saya, perlu ada evaluasi terhadap peraturan bupati sendiri, sehingga dalam tatanan teknis, peristiwa itu tak lagi terulang, 'kan gak lucu kalau masyarakat miskin tidak boleh sakit," seloroh Deden.

Kabid P2PL Dinas Kesehatan Karawang dr. Sri, dalam kesempatan sama mengutarakan materinya, pelayanan medis di RSUD Karawang untuk pelayanan medis pasien sudah bisa dimanfaatkan melalui jaminan pembiayaan tersebut.

"Sebab, itu tetap kalimnya kita bayarkan, dengan catatan, semuanya sesuai prosedur," sebut Sri.

Menanggapi itu, Humas RSUD Karawang Ruhimin mengatakan, pada prinsipnya pihak RSUD sudah sebaik mungkin membuka dan melayani urusan pelayanan medis bagi masyarakat.

"Hanya saja memang, terutama pada kasus ortopedi atau tulang, pihak kami belum mempunyai alat dan sarana operasi tersebut (flat, red), sebaliknya alat flat yang ada di RSUD adalah milik dokter ortopedi, bukan punya RSUD. Untuk itu, dalam tahun ini kami sudah ajukan melalui Cipta Karya penyediaannya, mudah-mudahan terakomodir segera," imbuh Ruhimin.

 

sumber : http://www.karawangnews.com/2013/08/warga-miskin-terlunta-yankes-di-rsud.html