Pemerintah Daerah (Pemda) perlu memperhatikan
dan meningkatkan anggaran untuk anggota Perlindungan Masyarakat yang
menjadi salah satu ujung tombak pelayanan kepada masyarakat, kata
anggota Komisi A DPRD Jawa Barat Deden Darmansyah di Bandung, Jumat.
"Anggota Linmas adalah warga terpilih yang perlu lebih diberdayakan agar peran dan kiprahnya dalam memberikan pelayanan kepada warga lebih optimal. Pemda perlu mengalokasikan dan meningkatkan anggaran pembinaan Linmas," kata Deden Darmansyah.
Ia menyebutkan, Linmas di daerah sejauh ini kurang mendapat perhatian dari Pemerintah Provinsi maupun kabupaten/kota. Salah satunya terkait honorarium bagi Linmas yang tidak jelas, padahal tugasnya di masyarakat sangat diperlukan.
Deden yang juga anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu menyebutkan perlunya upaya Pemda untuk mengoptimalkan kembali Linmas dan memberikan perhatian lebih baik lagi kepada mereka.
Salah satunya untuk meningkatkan minat menjadi anggota Linmas, yang merupakan bagian dari upaya menguatkan jejaring informasi ketahanan dan keamanan masyarakat di peloksok.
"Linmas perlu digairahkan kembali, regenerasi harus kembali dilakukan mengingat anggota Linmas sebagian besar kini sudah tua. Pemda perlu mendorong generasi muda untuk bersedia dan siap menjadi anggota Linmas atau yang dulu dikenal sebagai Pertahanan Sipil atau Hansip," katanya.
Ia mencontohkan, perhatian yang paling nyata adalah memberikan seragam Linmas secara rutin berikut atributnya. Memberikan penyegaran dan pelatihan bagi mereka baik terkait kesiagaan bencana alam, penanganan kedaruratan, baris berbaris, penanganan gangguan keamanan dan lainnya dengan melibatkan berbagai elemen terkait.
Dalam beberapa kegiatan pemerintahan, Linmas biasanya menjadi ujung tombak bahkan perannya menjadi kekuatan serba guna. Selain melakukan pengamanan kegiatan pemerintahan maupun kenduri, juga bisa menjadi pasukan serba guna yang bisa mengerjakan tugas lainnya secara spontan.
"Linmas sudah punya peran jelas di masyarakat, sudah saatnya mereka mendapat perhatian lebih dari pemerintah daerah, salah satunya mengalokasikan anggaran yang lebih memadai untuk pengembangan potensi warga terpilih itu," katanya.
Keberadaan Linmas berada di bawah koordinasi Bagian Kesejahteraan, Pembangunan, Politik dan Perlindungan Masyarakat (Kebangpolinmas) di Kabupaten/Kota masing-masing.
"Meski kewenangannya ada di kabupaten/kota, Pemerintah Provinsi bisa juga mendorong ke kabupaten/kota. Peran mereka sangat diperlukan, termasuk pada momen Pilkada dan Pemilu yang digelar saat ini," kata Deden Darmansyah menambahkan.
"Anggota Linmas adalah warga terpilih yang perlu lebih diberdayakan agar peran dan kiprahnya dalam memberikan pelayanan kepada warga lebih optimal. Pemda perlu mengalokasikan dan meningkatkan anggaran pembinaan Linmas," kata Deden Darmansyah.
Ia menyebutkan, Linmas di daerah sejauh ini kurang mendapat perhatian dari Pemerintah Provinsi maupun kabupaten/kota. Salah satunya terkait honorarium bagi Linmas yang tidak jelas, padahal tugasnya di masyarakat sangat diperlukan.
Deden yang juga anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu menyebutkan perlunya upaya Pemda untuk mengoptimalkan kembali Linmas dan memberikan perhatian lebih baik lagi kepada mereka.
Salah satunya untuk meningkatkan minat menjadi anggota Linmas, yang merupakan bagian dari upaya menguatkan jejaring informasi ketahanan dan keamanan masyarakat di peloksok.
"Linmas perlu digairahkan kembali, regenerasi harus kembali dilakukan mengingat anggota Linmas sebagian besar kini sudah tua. Pemda perlu mendorong generasi muda untuk bersedia dan siap menjadi anggota Linmas atau yang dulu dikenal sebagai Pertahanan Sipil atau Hansip," katanya.
Ia mencontohkan, perhatian yang paling nyata adalah memberikan seragam Linmas secara rutin berikut atributnya. Memberikan penyegaran dan pelatihan bagi mereka baik terkait kesiagaan bencana alam, penanganan kedaruratan, baris berbaris, penanganan gangguan keamanan dan lainnya dengan melibatkan berbagai elemen terkait.
Dalam beberapa kegiatan pemerintahan, Linmas biasanya menjadi ujung tombak bahkan perannya menjadi kekuatan serba guna. Selain melakukan pengamanan kegiatan pemerintahan maupun kenduri, juga bisa menjadi pasukan serba guna yang bisa mengerjakan tugas lainnya secara spontan.
"Linmas sudah punya peran jelas di masyarakat, sudah saatnya mereka mendapat perhatian lebih dari pemerintah daerah, salah satunya mengalokasikan anggaran yang lebih memadai untuk pengembangan potensi warga terpilih itu," katanya.
Keberadaan Linmas berada di bawah koordinasi Bagian Kesejahteraan, Pembangunan, Politik dan Perlindungan Masyarakat (Kebangpolinmas) di Kabupaten/Kota masing-masing.
"Meski kewenangannya ada di kabupaten/kota, Pemerintah Provinsi bisa juga mendorong ke kabupaten/kota. Peran mereka sangat diperlukan, termasuk pada momen Pilkada dan Pemilu yang digelar saat ini," kata Deden Darmansyah menambahkan.
sumber
Tidak ada komentar:
Posting Komentar